Suara.com - Mediasi pertama masalah perselisihan APBD 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3/2015), tidak menemukan titik temu, bahkan terjadi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pimpinan DPRD tetap pada pendirian masing-masing.
Setelah hari ini, kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonyzar Moenek belum tahu kapan akan digelar mediasi lagi. Mediasi berikutnya, kata dia, diselenggarakan apabila kedua belah pihak meminta Kemendagri mengadakan pertemuan lagi.
"Mediasi sejauh yang mereka meminta (kita kasih), asistensi kita berikan, support kita kasih," kata Reydonyzar di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Temenggung.
"Ya kita lihat, kalau diperlukan (kita mediasi kembali), secara teknis Dirjen Keuangan Daerah lihat mana, sampai tanggal 17 boleh saja," kata dia.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan terus mendorong adanya proses dialogis antara DPRD dan Ahok agar masalah APBD 2015 bisa segera selesai sehingga bisa disahkan agar pembangunan berjalan normal.
