Suara.com - Rapat mediasi tertutup siang ini, Kamis (5/3/2015) antara Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok) dan DPRD yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Temenggung berlangsung panas dan penuh dengan kata umpatan.
Para jurnalis yang menunggu di luar ruang rapat Sasana Bhakti Praja Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikagetkan dengan teriakan yang terdengar dari dalam ruangan.
Tidak diketahui siapa yang berteriak dan mengumpat, namun yang pasti orang tersebut mengeluarkan umpatan tak pantas sebagai pejabat negara
"Woi anjing," teriak salah seorang yang berada di dalam ruang rapat.
Tak lama kemudian setelah umpatan yang pertama, terdengar lagi suara seseorang yang memaki-maki Ahok.
"Jangan bohong Pak Gubernur," teriak orang lainnya
Setelah mendengar ada keributan di dalam, awak media yang berada di luar ruangan itu serentak berdiri dan mendekat pintu masuk. Tak lama kemudian sekitar lima menit setelah adanya perdebatan didalam ruangan para anggota dewan berangsur-angsur keluar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PPP Abraham Lunggana langsung mengatakan, Gubernur Ahok marah-marah dan mengancam para SKPD.
"Ahok ngamuk di dalam, anak buahnya dimarah-marahin," ujar Lulung di Gedung Kemendagri.
"Hasil pembahasan itu adalah melanggar proses Undang-Undang. Pembahasan jadi ada UPS katanya tidak diusulkan tapi pak gubernur hari ini mengancam-ancam SKPD," tambah Lulung.
Selain itu menurut, anggota DPRD Fraksi PKS Slamet Nurdin menceritakan kalau yang marah-marah di dalam ruangan tertutup itu adalah Ahok.
Selamet menerangkan, alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu kembali mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.
"Sebenarnya sudah mau ditutup tapi mau ada closing statement gubernur dan ketua dewan. Lalu (gubernur) membicarakan UPS," ujar Slamet.
Seperti diberitakan, Mendagri memilih melakukan mediasi antara Ahok dan Pimpinan DPRD Jakarta berkaitan dengan polemik APBD 2015. Ahok menolak menggunakan APBD versi DPRD yang dituding banyak dana siluman. Sementara DPRD ramai-ramai mengajukan hak angket karena menuding Ahok membuat draf APBD palsu yang tidak mendapat persetujuan dewan.
