Suara.com - Pertemuan mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3/2015) kemarin, gagal menemukan titik temu. Banyak kalangan khawatir molornya pengesahan APBD 2015 yang merupakan pangkal permasalahan kedua belah pihak, bakal mengganggu pembangunan.
Tapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yakin bahwa permasalahan ini tidak akan sampai mengganggu pembangunan.
"Dinamika politik apapun yang sedang berlangsung di DKI antara gubernur dengan legislatif, saya ingin memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di DKI ini tidak terganggu," ujar Yuddy di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Keyakinan Yuddy dikatakan setelah ia bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini.
"Saya mendapatkan keyakinan itu bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, organisasi dan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Lalu pelayanan publik juga tetap berjalan dengan baik," ujarnya. "Jadi dinamika politik yang sedang berlangsung antara Pak Ahok dengan anggota legislatif di DKI tidak mengganggu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik."
Setelah mediasi kemarin, posisi Pemerintah Jakarta sekarang menunggu hasil keputusan Kemendagri atas APBD 2015. Rencananya, Kemendagri akan memutuskannya selambat-lambatnya 13 Maret 2015.
Sebelumnya, Ahok juga telah memastikan bahwa semua layanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, tidak akan terganggu karena bisa menggunakan APBD 2014.
Permasalahan APBD 2015 dipicu oleh temuan Ahok mengenai dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang tiba-tiba muncul. Menurut Ahok itu merupakan dana yang sengaja diselip-selipkan ke rancangan anggaran oleh oknum.
