Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengatakan bahwa pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengintervensi konflik partai Golkar. Hal itu tampak dari sikap Yasonna yang proaktif menyelesaikan pertikaian tersebut, hingga mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar.
"Dalam masalah Golkar ini Pemerintah sudah intervensi. Hal itu sangat jelas tampak ketika dia (Menteri Yasonna) dengan cepat ambil keputusan kasus PPP dan proaktif mengurus kasus Golkar, keputusan dia tampak memihak (salah satu kubu)," kata Aboe dalam diskusi bertajuk 'Negara & Pertaruhan Demokrasi' di salah satu kafe kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Menurutnya, tugas pemerintah dalam konflik internai partai politik hanya dalam urusan administrasi, bukan sebagai pihak yang proaktif bahkan mengintervensi. Hal itu menunjukkan pemerintah memiliki kepentingan politik dalam konflik internal parpol, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar.
"Pemerintah harusnya cukup urusan administrasi parpol, bukan intervensi," ujarnya.
Dia menambahkan, sesuai perundang-undangan Menkumham menyelesaikan masalah parpol yang bertikai berdasarkan keputusan lewat Mahkamah Partai.
"Penyelesaian permasalahan partai adalah mahkamah partai yang dibentuk. Dan pemerintah hanya administrator, bukan jadi pemain," tandas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.
