Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa penanggulangan bencana alam yang kerap terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, membutuhkan kerja sama internasional guna memulihkan kondisi pascabencana.
"Tentunya Indonesia tidak akan mampu untuk melakukan pemulihan secara cepat tanpa dukungan dunia internasional," ungkap Wapres JK, saat memberikan sambutan dalam Konferensi PBB ke-3 tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Sabtu (14/3/2015).
JK mengingatkan bahwa frekuensi dan tingkat kerusakan bencana semakin meningkat dan sangat mempengaruhi manusia, sehingga menjadi pertanda serius untuk dicatat, karena ada jutaan orang yang hidupnya terkena dampak bencana alam. Selain itu menurutnya, risiko dari kerugian ekonomi dan juga kerusakan dari pembangunan, meningkat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan melalui upaya pengurangan risiko bencana merupakan tindakan sangat berharga.
"Indonesia seperti Jepang, adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam. Sebagai konsekuensi, kesiapsiagaan bencana harus melekat dalam prioritas nasional dan agenda pembangunan," tuturnya.
Wapres juga mengingatkan bahwa saat bencana tsunami terjadi pada 2004, Aceh merupakan daerah yang terkena dampak terburuk dari bencana tsunami, dengan perkiraan korban tewas mencapai 200.000 jiwa. Dari pengalaman setelah gempa dan tsunami pada 2014 itu, lanjutnya, Indonesia mulai menggandakan upaya untuk meningkatkan penanganan bencana, dengan mengubah paradigma dari tanggap darurat dan pemulihan, menjadi pendekatan yang lebih komprehensif.
"Bercermin pada tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 dan gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada lebih dari 50 negara sahabat, termasuk Jepang, yang dengan murah hati memberikan bantuan dan sumbangan untuk membangun kembali dan merehabilitasi kedua daerah itu," katanya pula.
Menurut JK lagi, Indonesia juga telah berinvestasi pada pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan, sehingga saat ini telah menjadi prioritas utama, dengan mengintegrasikan pendekatan Disaster Risk Reduction dalam agenda pembangunan. Indonesia juga disebut memberikan perhatian khusus dalam memperkuat kapasitas lokal dan tindakan lokal; memanfaatkan pengetahuan lokal dan kearifan lokal; serta melibatkan semua kelompok masyarakat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana, seperti perempuan, mereka yang kurang mampu, pemuda, juga kaum disabilitas.
"Namun, kita memahami bahwa semuanya ini merupakan upaya jangka panjang dan membutuhkan kerja sama internasional di semua tingkatan, untuk membangun kapasitas negara-negara berkembang, agar masyarakatnya tahan terhadap bencana," sambungnya.
Sehubungan dengan itu, JK menggarisbawahi bahwa kemitraan bilateral dengan negara-negara tetangga perlu untuk terus ditingkatkan dan dipromosikan, baik di tingkat regional maupun global. Untuk diketahui, dalam konferensi PBB tersebut, Wapres juga didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. [Antara]
TERPOPULER
