Suara.com - Partai Nasdem tidak mendukung wacana sejumlah parpol agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Johnny Plate mengatakan, kewenangan untuk mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Selain itu, kata dia, parpol sama sekali tidak punya kewenangan untuk meminta Presiden merombak kabinet.
“Masa pemerintahan kan baru sekitar 6 bulan, buat apa harus dilakukan perombakan kabinet. Kalau memang ada menteri yang tidak perform, parpol bisa kasih masukan dan bukan meminta menteri itu diganti.
Lagipula, parpol tidak bisa meminta Presiden untuk mengganti menteri karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Johny ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2015).
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya dalam menyelesaikan konfik di dua parpol itu.
Yasonna memenangkan kubu Agung Laksono serta tidak mengakui kepengurusan kubu Aburizal Bakrie dalam konflik di Partai Golkar. Sedangkan untuk konflik yang terjadi di PPP, Yasonna mengakui kepengurusan Romahurmuziy dan tidak mengakui kepengurusan kubu Djan Faridz.
TERPOPULER
