Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru saja usai bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Mursadi di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan itu, kata Ahok membahas mengenai kata kunci e-budgeting yang dimiliki ketua Dewan.
"Kita ngebahas soal password, apa saja bisa dilock. Jadi DPRD sekarang kuasanya betul-betul pengawasan canggih. Jadi bisa ngawasin semua SKPD. Kalo yang kira-kira ragu, nilainya enggak bener, atau pengadaan semua enggak bener, langsung pakai password ketua, dilock," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Ahok menegaskan, dirinya juga tidak akan mampu membuka sistem e-budgeting yang penganggarannya sudah dikunci.
"Saya pun enggak bisa buka. Cuma saya tahu oh ini, SKPD enggak bisa pakai barang ini karena Ketua DPRD menguncinya. Nah kita akan panggil mereka nih (SKPD), ini ada apa sampai ketua ngunci. Nah kalo banyak yang dikunci, berarti staf SKPD kita enggak bener, kita stafkan. Ini kerja sama yang sangat baik, eksekutif, legislatif," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan walaupun ketua DPRD diberikan kata kunci e-budgeting, namun Prasetio tidak dapat menginput data.
"Bukan ngisi. Artinya itu udah jadi, makanya sekarang kita enggak kasih supaya dia enggak ngisi. Kan dia (DPRD) enggak boleh ngisi nih. Udah diisi SKPD, kita enggak mau SKPD fitnah DPRD lagi. Nanti kalo sekarang diisi, dia bilang DPRD yang ngisi. Jadi DPRD fungsinya pengawasan," jelas Ahok.
