Ahok Sindir DPRD: Naiknya Ranger Rover, Lamborghini, NPWP Gak Ada

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu juga jadi persoalan. Selama ini nuduh saya KKN, CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan naik Range Rover, Lamborghini, tapi NPWP pun kagak punya gimana dong. Sudah NPWP pajak nggak punya," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Tak hanya, itu, Ahok juga menyindir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung lantaran pada saat pembahasan APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri kemarin mengritik anggaran operasional wali kota sebesar Rp3 miliar.

"Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya wali kota Rp3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover atau Lamborghini," kata Ahok.

Lulung adalah anggota Fraksi PPP yang Agustus 2014 lalu ramai diperbincangkan karena datang ke gedung dewan membawa mobil Lamborghini Gallardo Superleggera A/T berwarna hijau keluaran tahun 2013 dengan pelat nomor B 1285 SHP.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD pada Rabu (18/3/2015), Lulung mempertanyakan dana operasional Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang per tahun mencapai Rp3 miliar. Hal tersebut diketahui Lulung setelah membaca hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD.

"Ada banyak sekali nih operasional wali kota Rp3 miliar per tahun. Operasional doang tuh, bukan program. Emang ganti baju berapa kali? Banyak banget nih. Buset dah," ujar Lulung kepada Anas di ruang Rapat evaluasi APBD di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketika itu, Ahok menjelaskan bahwa pengalokasian biaya operasional wali kota di APBD 2015 untuk seluruh wali kota.

"Rp3 miliar di wali kota itu untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Dulu keamanan tukang kan pakai outsourcing, orang digaji di bawah UMP. Saya nggak mau semua harus kontrak individual saja," kata Ahok. "Nah itu alokasi duit di situ termasuk alat tulis kantor di situ. Rp3 miliar mah kecil dong satu wali kota, ini dinamakan operasional bukan dikantongin kepribadiannya dia. Uang operasional wali kota segala macam untuk ke kawinan pakai duit saya Rp50 juta, saya kasih. Saya bagi."