Suara.com - Konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan institusi legislatif DKI yang terus berlanjut membawa dampak terhadap APBD 2015. Akibat kisruh itu, Pemprov DKI terpaksa menggunakan lagi APBD 2014 karena APBD 2015 gagal disahkan.
Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia(Formappi) Sebastian Salang menengarai dasar penolakan DPRD terhadap RAPBD tahun 2015 karena anggota dewan takut kehilangan rezeki sampingan.
"Kepentingan DPRD ketika RAPBD dipersoalkan Ahok, dan mereka menolak RAPBD yang diserahkan Ahok ya, akan banyak anggota DPRD yang kehilangan rezeki dari apa yang mereka rencanakan," kata Sebastian di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(21/3/2015).
Sebastian mengatakan, penolakan DPRD untuk mengesahkan APBD 2015 justru merugikan rakyat. Karena, rencana pembangunan yang ada di tahun 2015 dipastikan ada yang tidak terealisasi.
"Sebenarnya yang paling rugi adalah rakyat, karena anggarannya dipastikan berkurang, tetapi Ahok juga tidak bisa merealisasikan rencananya, karena angaran yang dilakukan bukan yang dia inginkan," ujar Sebastian.
Seperti diketahui, konflik Gubernur DKI Jakrta, Basuki Tjahja Purnam alias Ahok dengan DPRD berawal dari tida diserahkannya draft RAPBD Tahun 2015 yang sudah dibahas bersama DPR. Hal iti dilakukan Ahok karena dinilai ada sejumlah dana siluman yamg diselipkan berdasarkan hitungan e-budgeting.
TERPOPULER
