Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan berbagai program yang ada di dalam APBD untuk Provinsi DKI Jakarta benar-benar harus digunakan untuk melayani warga.
"Kami berbicara agar APBD DKI dapat melayani masyarakat," kata Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Wapres mengemukakan hal tersebut ketika ditanya mengenai hasil pertemuannya dengan perwakilan DPRD DKI terkait dengan perselisihan APBD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
JK menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak berbicara mengenai bergulirnya hak angket untuk menyelidiki dugaan mal-administrasi dan etika yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Soal hak angket itu soal berbeda," kata Jusuf Kalla.
Pertemuan antara Wakil Presiden dan perwakilan DPRD DKI berlangsung pada Senin (23/3/2015).
Ahok diduga melakukan mal-administrasi dan pelanggaran etika lantaran mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri dalam sistem e-budgeting. Dokumen tersebut bukanlah yang disahkan dewan. Ahok sudah menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena mengetahui adanya banyak kejanggalan dalam APBD yang disahkan dewan. (Antara)
