Pemerintah Harus Buktikan Situs yang Diblokir Bersifat Radikal

Ardi Mandiri, Agung Sandy Lesmana

Sabtu, 04 April 2015 | 13:34 WIB
Pemerintah Harus Buktikan Situs yang Diblokir Bersifat Radikal
Salah satu situs yang diklaim sudah diblokir tetapi masih bisa diakses pada Selasa (31/3) [Screenshot desktop/VOA Islam].

Suara.com - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, Ali Munhanif, mengapresiasi langkah Kemenkominfo terkait pemblokiran 22 situs Islam radikal. Pemblokiran situs itu atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menanggulangi maraknya paham radikal yang masuk ke Indonesia.

"Langkah Kemenkominfo melalui usulan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ada benarnya, memang harus kita hormati sebagai kebijakan yang pas," kata Ali di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Namun dia memberikan masukan kepada kedua lembaga tersebut soal pemblokiran situs yang dianggap meresahkan masyarakat. "Saya ingin menggarisbawahi beberapa poin mengenai otoritas kewenangan sebuah lembaga menyensor, menutup, atau bahkan kasarnya memberangus situs-situs yang dianggap mengancam keamanan nasional."

"Yang menjadi masalah adalah seberapa jauh lembaga semacam BNPT itu bisa memastikan bahwa situs itu bisa menjadi sarana untuk pertama, misalnya hasutan untuk melakukan kekerasan, menyebarkan nilai-nilai yang dianggap radikal yang mengancam keamanan nasional, dan ketiga menyebarkan kebencian di muka umum," imbuhnya.

Dia tidak memungkiri jika masyarakat mempunyai hak untuk menyebarkan kebaikan menurut kepercayaan masing-masing. Namun, dia tidak membenarkan ketika suatu ajaran agama telah menyebarkan kebencian terhadap sesama manusia.

"Tapi ketika menyentuh hal yang sifatnya bisa membahayakan keselamatan orang lain untuk itu perlu diambil tindakan yang sangat tegas untuk men‎ghentikannya," katanya.

Paham radikal yang baru-baru ini merebak di media sosial, menurutnya bukan hal baru untuk bisa menyebarkan kebencian antar umat beragama. Dia meminta pemerintah lebih peka dalam menyoroti situs-situs yang menyebarkan paham radikal.

"Kita mengamati banyak sarana publik yang dimanfaatkan orang untuk menyebarkan kekerasan, memberi arti keliru tentang jihad. Ini bukan yag pertama, Situs adalah satu contoh kecil radikalisme bisa menyusup dalam perangkat ini," kata dia.

Dia berharap pemerintah dalam menanggulangi paham radikal bisa menerima masukan-masukan tersebut.

"Yang harus kita pastikan kriteria penutupan situs memuhi tiga syarat tadi," tutup Ali.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Dinilai Tidak Peka Terhadap Penyebaran Paham Radikal

Jokowi Dinilai Tidak Peka Terhadap Penyebaran Paham Radikal

News | Sabtu, 04 April 2015 | 11:09 WIB

Kemenkominfo Hanya Alihkan Situs Islam Radikal, Bukan Tutup

Kemenkominfo Hanya Alihkan Situs Islam Radikal, Bukan Tutup

News | Sabtu, 04 April 2015 | 10:51 WIB

Aliansi Masyarakat Sipil Tuntut Pemerintah Revisi UU ITE

Aliansi Masyarakat Sipil Tuntut Pemerintah Revisi UU ITE

News | Selasa, 31 Maret 2015 | 17:39 WIB

Ini Langkah Kemkominfo Sebelum Blokir Situs Radikal

Ini Langkah Kemkominfo Sebelum Blokir Situs Radikal

Tekno | Selasa, 31 Maret 2015 | 14:45 WIB

Terkini

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 06:42 WIB

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:21 WIB

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:15 WIB

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 06:00 WIB

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:35 WIB

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

×