Suara.com - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, Ali Munhanif, meminta pemerintah untuk terus menyoroti pergerakan paham radikal di Tanah Air.
"Jangan terkesan pemerintah seoal-olah menyederhanakan persoalan dengan hanya memblokir lalu selesai, tidak," kata Ali di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Menurutnya, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus bisa lebih terukur dalam menanggulangi isu-isu soal radikalisme dan terorisme.
"Tapi harus terukur, kalau ada ruang publik yang menganggap takfiri itu harus dijelaskan juga. Jelas dalam buku agama yang bernuansa radikal itu jelas disebutkan orang kafir layak dibunuh itu jelas, nah ini BNPT bisa lebih terukur," katanya.
Dia juga meminta pemerintah untuk lebih terbuka terkait adanya protes dari pemilik situs yang diblokir pemerintah.
"Komunikasi dengan seksama, potensi menyebarkan kebencian yang mengancam keamanan nasional, gerakan separatis yang muncul yang gini-gini harusnya juga diambil tindakan, Indonesia tertinggi menempati negara dengan cyber crime," kata dia.
