Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai belum kompak untuk menentukan temuan Hak Angket menuju ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Harusnya yang dibicarakan itu jangan HMP atau pemakzulan dulu. DPRD itu harus menentukan sikap dulu, (yaitu) selesai Hak Angket, kita mau ngapain?" ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Nurdin menerangkan, pihaknya sendiri sejauh ini belum menentukan sikap, lantaran masih harus melakukan komunikasi secara matang di internal DPRD DKI.

"Kalau di DPRD-nya suasana gak kondusif, jalannya akan tertatih-tatih. Maka kita ingin orangnya kompak dulu," sambung Nurdin.

Politisi PKS itu juga menilai, para anggota dewan sebelum masuk ke ranah HMP, sebenarnya masih memiliki opsi untuk melakukan komunikasi politik dengan Gubernur DKI.

Nurdin pun menegaskan, digulirkannya HMP tidaklah mudah untuk dilakukan para anggota dewan. Pasalnya menurutnya, sembilan fraksi yang berada di DPRD DKI Jakarta belum semua satu pemikiran untuk HMP. Belum lagi, para politisi partai harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan DPP-nya masing-masing.

"Semua pihak pasti akan melakukan komunikasi dengan DPP-nya masing-masing. Karena ini kan menyangkut Jakarta, ibu kota yang menjadi barometer dalam skala nasional. Karena ini masalah mengganti Gubernur, bukan penggantian RT," tandasnya.