Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, masih berkeinginan mengajukan besaran APBD DKI senilai Rp72,9 triliun kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, pengajuan besaran APBD itu untuk mengendalikan pasokan beras di Jakarta.
"Orang Jakarta ini selalu 4 bulan defisit beras. Kalau kita kasih Rp1 triliun beli beras stok kan aman," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, (20/42015).
Kendati ada pemotongan APBD DKI sebesar Rp3,6 triliun oleh Kemendagri, Ahok mengaku tidak mempermasalahkan dan menerima pemotongan APBD tersebut.
"Kita terima aja lah gimana maunya Kemendagri. Daripada kita enggak ada APBD," kata Ahok.
Sebelumnya, dalam rincian pagu anggaran APBD DKI sebesar Rp72,9 triliun yang diajukan Pemprov kepada Kemendagri, Pemprov diketahui menyertakan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp1,5 triliun kepada PT. Food Station Tjipinang Jaya.
BUMD milik Pemprov DKI itu pada tahun ini sebelumnya ditargetkan bisa memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan stok dan harga beras di Jakarta.
Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penguasaan stok beras oleh tengkulak.
