REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu malam, 11 November 2026.
- Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi kebenaran kabar pengunduran diri Gibran tersebut kepada media.
- Partai Hanura meminta DPR menghentikan Hak Menyatakan Pendapat agar elite politik segera bersatu kembali.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, meminta seluruh elite politik nasional untuk menghentikan kegaduhan dan kembali bersatu setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut mengundurkan diri dari jabatannya.
Rio mengklaim bahwa keputusan mundur yang diambil oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut telah sejalan dengan saran yang pernah ia berikan sebelumnya.
"Hanura sudah memprediksikan bahwa Mas Gibran akan lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara dengan cara mundur sebelum dimakzulkan," ujar Rio dikutip dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026) malam.
"Begitu Mas Gibran mundur sebagai wapres, maka persoalan bangsa yang sudah berlarut-larut soal ijazah yang diputus Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu sudah selesai," katanya menambahkan.
Rio menyerukan agar para tokoh bangsa menyudahi perdebatan masa lalu dan memfokuskan energi untuk menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global.
"Partai Hanura menyerukan kepada semua elite bangsa dan elite politik negeri ini, mari kita kembali bersatu menatap masa depan bangsa. Masih banyak persoalan-persoalan besar yang perlu dipikirkan oleh para petinggi negeri ini," tegasnya.
Ia menilai bahwa sumbangsih pemikiran Gibran tetap dibutuhkan dalam pembangunan nasional ke depan, meskipun tidak lagi menduduki posisi resmi di pemerintahan.
"Sumbang pemikiran dari semua pihak, termasuk mungkin sebagai mantan wakil presiden, tentu tetap dibutuhkan walaupun tidak lagi pada posisi sebagai wapres," paparnya.
Lebih lanjut, Rio berpesan agar dinamika politik ini menjadi refleksi moral bagi seluruh aktor politik untuk selalu mendahulukan hati nurani dan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan sempit.
"Kita harus mengedepankan hati nurani dalam membangun negeri ini. Bukan hanya sekadar berpikir kekuasaan. Karena yang paling penting ketika kita dihadapkan dengan persoalan bangsa, maka kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat bangsa ini daripada kepentingan kekuasaan yang sempit, ya," jelasnya.
Sejalan dengan mundurnya Gibran, Partai Hanura juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak lagi melanjutkan agenda Hak Menyatakan Pendapat di dalam rapat paripurna.
"Proses politik di DPR ini saya pikir selesai, ya. Paripurna tidak perlu dilanjutkan tentang hak menyatakan pendapat, karena hak menyatakan pendapat itu adalah dalam rangka proses yang diatur oleh konstitusi untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menundurkan diri dari kursi RI-2 pada malam ini, Rabu (11/11/2026).
Kabar yang sontak menyita perhatian publik tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dimintai tanggapan mengenai kebenaran kabar mundurnya sang Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat dan tegas.
"Betul (Gibran mundur)" ujar Budi Arie kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Kendati demikian, Budi Arie masih enggan membeberkan secara rinci perihal mekanisme maupun skenario langkah politik Gibran tersebut.
Di sisi lain, 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran dari kurai Wapres. Usulan itu sudah diterima oleh Pimpinan DPR RI dan akan dibawa ke Rapat Paripurna Kamis esok.
TERPOPULER