Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan menilai, hasil survei Poltracking Indonesia yang menyimpulkan kekurangpuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja dapat menjadi masukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pemerintahan ini masih baru, sehingga menteri masih banyak yang mempelajari persoalan-persoalan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau publik masih belum puas terhadap kinerja menteri, itu wajar," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Dalam hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015), yang menyimpulkan 42,7 persen publik kurang puas terhadap kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut dia, hasil survei tersebut dapat menjadi masukan bagi presiden dan wakil presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata dia, baru berusia enam bulan dari periode pemerintahan lima tahun, sehingga waktu menjalankan program-program pemerintah masih panjang.
"Survei seperti ini baik untuk menjadi masukan pemerintah, tapi hendaknya jangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat provokasi untuk menjatuhkan pemerintahan," kata Anggota Komisi V DPR ini.
Ketika ditanya soal rumor yang menyebut soal kemungkinan adanya "reshuffle" kabinet, menurut Sukur, "reshuffle" kabinet itu adalah hak prerogatif presiden dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.
Kalaupun nantinya ada "reshuffle", menurut dia, tentunya presiden sebelummnya akan memberikan evaluasi kinerja dari masing-masing menteri kabinet.
Pada survei Poltracking Indonesia juga mensurvei persepsi publik soal kemungkinan "reshuffle" kabinet yang kesimpulannya 41,8 persen publik setuju "reshuffle".
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada periode 23-31 Maret 2015 terhadap 1.200 sampel dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Antara)
TERPOPULER
