Suara.com - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tidak terlalu baik. Ada yang menilai bahwa hal tersebut terjadi karena para menteri Kabinet Kerja tidak dapat menerjemahkan kebijakan Kepala Negara sehingga tidak dapat berperan maksimal.
Tapi, politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon tidak setuju bila yang disalahkan adalah menteri.
"Masa presidennya yang buat salah, para pembantunya yang disalahin," kata Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2015).
Karena itu, dia menolak untuk berkomentar mengenai isu reshuffle kabinet.
Effendi meminta Presiden bertanggung jawab atas belum maksimalnya jalannya pemerintahan. Dia tidak mempersoalkan postur kementerian saat ini serta orang-orang yang menempatinya.
"Bukan soal posturnya, tapi bagaimana output dari postur yang ada tersebut. Dan berbicara reshuffle, saya tidak pernah berbicara itu, dan saya tidak pernah minta seperti itu, tetapi kalau Presiden-nya salah, jangan penggantinya yang direshuffle," kata Effendi.
Dia mengambil contoh terkait kesalahan Jokowi saat menandatangani Keppres terkait naiknya tunjangan modal awal atau uang muka mobil pejabat yang kemudian dibatalkan lagi. Dia mengandaikan dirinya sebagai Ketua DPR, maka pasti akan marah terhadap kasus itu.
"Kaya DP mobil itu, saya marah itu kalau saya Ketua DPR, tapi sayang ketua DPR kita ya gitu," katanya.
