Suara.com - Usai meninjau ujian nasional di SMPN 65 Jakarta Utara, Senin (4/5/2015) pagi, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai ujian nasional dan pengawasan ujian tahun ini jauh lebih baik dibandingkan 2014.
"Saya kira sistemnya sudah baik saling tukar mengawasi. Saya juga lihat anak-anak tidak stres seperti dulu," ujar Ahok Basuki yang biasa disapa Ahok ketika meninjau pelaksanaan UN SMPN 65 di gedung SMAN 80, Sunter.
Ahok mengungkapkan bahwa dulu sempat tidak setuju dengan kelulusan pelajar ditentukan hasil ujian nasional. Ketika itu, ia setuju kalau kelulusan anak berdasarkan penilaian guru dan kepala sekolah karena mereka yang tahu perkembangan siswa.
"Dari pergaulan tiap hari kan kelihatan kan mana yang nakal dan mana yg mau belajar. Yang penting bagi saya, Kepsek (kepala sekolah) dan guru-guru tahu anak mana yang nakal, dan mana yang untuk kita bantu. Seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar) begitu," kata Ahok.
Lebih jauh, Ahok mengatakan semua anak usia sekolah harus mendapatkan kesempatan belajar.
Ahok memahami beban biaya sekolah dan beban hidup yang ditanggung keluarga yang ekonominya lemah. Namun, kata dia, pemerintah tidak tutup mata.
Ahok mengungkapkan uang SPP sekarang bisa mencapai Rp500 ribu - Rp 700 ribu tiap bulan, sedangkan upah minimum provinsi Jakarta sebesar Rp 2,7 juta.
"Nah itu yang kita tawarkan pada guru-guru. Dulu kan kalau anak yang orangtuanya pegawai, perusahaan yang gajinya UMP kan gak boleh dapat, KJP dulu kan. Kalau sekarang tidak, kalau KJP bukan diberikan lihat apakah bapaknya (orangtua) dapat gaji berapa, tapi diberikan apakah anak ini mampu atau tidak. Yang kenali anak dapat KJP adalah guru dan kepsek," kata Ahok.
