Suara.com - Dalam kultwit untuk memperingati satu tahun Koalisi Merah Putih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak mungkin ekonomi Indonesia maju kalau politik selalu gaduh. Terakhir, Prabowo mencatat Presiden Jokowi mengatakan demikian saat berpidato di pelantikan pengurus baru Partai Amanat Nasional.
"Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri. #1TahunKMP," tulis Prabowo, kemarin.
Statement Prabowo pun mengundang pro kontra. Tapi, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menduga pernyataan Prabowo diarahkan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Saya kira semua orang tahu karena kegaduhan dimulai pada Menkumham. Dimulai dari keputusan-keputusan politik yang dibatalkan, satu pada PPP dan Golkar. Di mana dua-duanya batal oleh PTUN berarti kesalahan 100 persen," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Fadli mengatakan Menteri Yasonna yang berasal dari PDI Perjuangan telah keluar dari jalur dengan ikut campur tangan konflik internal partai.
Fadli membandingkan Yasonna dengan para menteri di luar negeri. Menurutnya, jika menteri sudah berbuat salah secara fatal, akan mundur, bahkan bunuh diri.
"Kalau di luar negeri ngundurin diri atau bunuh diri," kata dia.
Fadli berharap Menteri Yasonna bertindak sebagai negarawan dan jangan intervensi urusan partai politik.
Yasona, sambung Fadli, harus fokus pada program-program Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Jangan buat kegaduhan, kondisi ekonomi, dipengaruhi politik, karena akan membuat pemerintah sulit bergerak," kata dia.
