Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai perusakan hutan merupakan "transnational organize crime" sehingga masuk kategori kejahatan luar biasa, karena itu pemerintah wajib memberantas aksi perusakan hutan.
"Perintah ini jelas tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Bagi siapa saja yang mengetahui kejahatan ini, agar tidak takut melapor dan bersaksi karena dilindungi UU," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, dampak perusakan hutan sangat besar bagi keberlanjutan hidup manusia. Karena itu, sudah sepantasnya kejahatan ini diungkap dan diberantas sehingga menimbulkan efek jera.
Mengungkap kejahatan ini, kata dia, perlu dukungan masyarakat, bahkan pelaku kejahatan itu sendiri.
Menurut Semendawai, dalam Pasal 4 UU No 18 Tahun 2003 tentang P3H diatur mengenai perlindungan bagi mereka yang menjadi saksi, pelapor dan informan dalam kejahatan perusakan hutan, mulai saat menjalani proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan.
Kewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perusakan hutan, juga disebutkan secara jelas pada Pasal 60.
Bagi yang mau melapor, kata dia, selayaknya diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga yang bersangkutan tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwa.
"Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan tindak pidana yang diketahui kepada penegak hukum," ujar Semendawai. (Antara)
