Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan saat ini perlu adanya evaluasi sistem penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya mencari pimpinan KPK yang tidak berpolitik.
Fadli menilai untuk memperbaiki sistem lembaga anti-rasuah itu ada dua hal yang harus diperbaiki. Selain sistem, perlu adanya mencari figur-figur seorang pemimpin yang tidak memilik kepentingan.
"Di dalam membuat undang-undang, memang ada semangat zaman. Semangat zaman sekarang berubah. Kita ingin institusi betul-betul ada government yang baik," ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Kata dia pimpinan KPK harus negarawan dan mempunyai sifat mengabdi. "Harus negarawan. Bukan negarawan honorer, kadang-kadang negarawan," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
"Memang sebaiknya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, bukan ingin cari status," ujarnya.
Sebelumnya Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pendaftaran capim mulai 5 Juni bulan depan. Pendaftaran dibuka sampai 24 Juni. Masyarakat bisa menilainya secara terbuka.
Yang lolos seleksi administrasi, calon akan mengikuti seleksi pembuatan makalah dan assesment. Lalu akhir Agustus nama-nama capim KPK diserahkan ke Presiden untuk diajukan ke DPR.
Calon pimpinan KPK nantinya harus berlatarbelakang hukum dengan usia sekurang-kurangnya 40 tahun. Mereka juga harus paham dari sisi penegakan korupsi.
Kamis (21/5/2015) pekan lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan anggota Pansel KPK. Mereka semua perempuan dan dari berbagai latarbelakang. Pansel KPK itu diketuai Destri Damayanti yang merupakan ahli ekonomi.
