REGIONAL:
Suara.com - Guru Besar Universitas Pertahanan, Institut Peradaban, Salim Said menilai pemberian grasi kepada tahanan politik (Tapol) di Papua oleh Presiden Joko Widodo merupakan gebrakan baru dalam mengakhiri konflik di Papua. Jokowi dinilai memberikan cara baru.
"Itu merupakan terobosan dan cara baru dari pak Jokowi dalam menangani soal Papua," kata Salim kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).
Salim mengaku mengapresiasi mengenai rencana tersebut. "Ya itu kan bagian agenda Pak Jokowi menangani papua. Bagus menurut saya," katanya.
Hanya saja tingkat keberhasilan mengatasi konflik Papua belum bisa dipastikan. "Apakah berhasil atau tidak? Kita lihat nanti," kata Salim.
Sebelumnya, Jokowi berencana memberikan grasi kepada 5 tahan politik Papua. Hal itu dikatakan Jokowi saat berkunjung ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (9/5/2015) lalu.
Kelima orang yang akan terima grasi itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup). Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu.
Penahanan mereka sempat dipindah ke Lapas Makasar kemudian di kembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak. Kelima tapol/napol itu, kini berada di Lapas Abepura guna menerima grasi dari Presiden Jokowi.
TERPOPULER
