Suara.com - Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyatakan akan menerima putusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI yang baru.
"Kami akan loyal, dan itu hak prerogatif presiden," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Namun, Hasanuddin menyampaikan ada empat poin yang perlu diperhatikan oleh Panglima TNI yang baru nanti. Yaitu, pertama, supaya Panglima TNI meningkatkan kedisiplinan prajurit dan tidak boleh lagi ada perkelahian.
Kedua, lanjutkan pelatihan dan tingkatkan kesejahteraan prajurit. Ketiga, lanjutkan pembangunan dan keempat dia meminta untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersinggungan dengan rakyat.
Dia tidak keberatan dengan cara Jokowi yang tak lagi menggunakan cara bergiliran setiap matraatau angkatam menjadi panglima. Menurutnya, cara baru yang dilakukan Jokowi mencari pengganti Moeldoko ini tidak melanggar undang-undang.
Hasanuddin juga mengaku tidak tahu, bila Gatot adalah sepupu dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Saya tidak tahu yang memberikan masukan, semua orang kan bebas. Saya rasa mungkin Pak Jokowi sudah memperkirakan aspek politik dan resikonya," kata Hasanuddin.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1982. Di TNI AD, karir Gatot terhitung cemerlang dengan menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI AD, dimana jabatan sebelum menjadi KSAD adalah Pangkostrad.
Gatot Nurmantyo adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang berpengalaman di kesatuan infanteri baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan strategis pernah disandangnya antara lain: Danrindam Jaya; Danrem 061/Suryakencana (2006-2007); Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008); Dirlat Kodiklatad (2008-2009); Gubernur Akmil (2009-2010); Pangdam V/Brawijaya (2010-2011); Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013); Pangkostrad (2013-2014); dan KSAD (2014-sekarang).
