Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah menteri dari PDI Perjuangan kurang berkualitas. Kata dia, menteri dari PDI Perjuangan profesional dan kompeten.
Hal itu dikatakan Basarah menanggapi wacana adanya reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, menteri yang tidak kompeten justru dari kalangan non partai.
"Ya dulu kita kan pernah berdebat bahwa menteri dari partai dituduh kurang profesional, atau tidak profesonal," kata Basarah usai menghadiri acara buka puasa bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (22/6/2015).
"Nyatanya dalam 7 bulan pemerintahan ini, ketidakprofesionalan itu terjadi pada kalangan menteri non partai. Sehingga menurut saya tidak relevan lagi untuk mendebatkan seorang menteri itu harus profesional atau tidak," tambah dia.
Jika perombakan kabinet benar terjadi, Jokowi harus merekrut menteri yang sepenuhnya mendukung program pemerintah dan juga bisa melakukan pendekatan dengan DPR.
"Oleh karena itu, lebih baik Presiden Jokowi berikan porsi kepada kader dari parpol yang profesional dan kompeten yang juga di dalamnya akan memberi dukungan politik dalam kebijakannya," papar Basarah.
Soal jumlah menteri yang harus diganti, Basarah menerangkan menyatakan hal itu dinamis. Namun, Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengusulkan 5 orang menteri dari kader PDI Perjuangan perlu dimasukan dalam kabinet bentukan Presiden Jokowi ini.
"Kalau berapa jumlahnya itu masih dinamis, kalau ketua fraksi DPR saya mengusulkan angka 5 sesuai Pancasila, 5 kader PDI Perjuangan harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang paling baik," katanya.
Selain itu, untuk memperkuat di parlemen, Basarah menyarankan Presiden Jokowi juga menggandeng partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Semisal PAN dan Demokrat.
"Saya kira Presiden Jokowi butuh tambahan politik di parlemen. Jokowi butuh tambahan parpol di parlemen dalam hal ini jika PAN dan Demokrat ingin masuk itu tambahan baik. Saya kira itu tidak ada masalah selama sesuai untuk kemajuan bangsa," ujarnya.
