Suara.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap akan menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil) meskipun DPR melakukan lobi.
"Kami yakin tidak perlu dilobi (Jokowi), karena berkaitan dengan tugas dan fungsi legslatif dan eksekutif maka ada pengaturan yang jelas, tidak boleh melampaui," ujar Pramono di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, pemerintah tengah mengkonsentrasikan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Dengan adanya program UP2DP ini, sambung Pramono, ditakutkan akan membuat pembangunan tidak merata lantaran UP2DP ini dihitung sesuai dapil yang basisnya jumlah penduduk, bukan luas wilayah.
"Sekarang kita tahu pemerintah berkonsentrasi pembangunan di luar pulau Jawa. Dan kami yakin Jokowi memiliki penilaian yang sama," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi Dapil bernilai Rp11,2 triliun per tahun yang diajukan DPR. Penolakan ini disampaikan sejumlah menteri kabinet Jokowi seusai rapat terbatas kemarin sore.
