Suara.com - Wakil ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah membantah kalau usulan dana aspirasi menabrak aturan seperti kekhawatiran masyarakat.
Dia menjelaskan kalau penyaluran dana aspirasi sebetulnya tidak melalui DPR, melainkan lewat pemerintah. DPR hanya berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi konstituen di daerahnya.
"Pemerintah harus melihat, inikan cuma saluran aspirasi, DPR tidak pegang uang. DPR bukan penguasa anggaran, kami cuma ingin dengar rakyat, suaranya disalurkan ke pemerintah apa adanya," ujar Fahri ketika ditemui wartawan di gedung Nusantara III pada Jumat (26/6/2015).
Dia juga mempertanyakan pasal mana yang DPR langgar terkait dana aspirasi atau yang disebut DPR sebagai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (U2PDP).
"Mana pasal yang menyebutkan DPR pegang uang, mana? Ya jangan saling memfitnah, kemarin saya telepon menteri Bappenas. Dan saya tegur dia, anda tidak mendegar masyarakat yang mengatakan punya masalah jembatan ambruk dan sekolah bocor," tegasnya.
Fahri juga meminta pemerintah untuk menghargai tugas DPR untuk menyerap aspirasi daerah pemilihannya.
"Apa pemerintah tidak mau menghargai tugas DPR untuk mendengar masyarakat? Ngapain kita pulang reses ke kampung, ke Dapil kalau kita tidak bisa mendengar masyarakat," kata Fahri.
