Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Faisal Mahrawa menilai peran civil society sangat penting dalam tahapan seleksi calon pimpinan KPK. Dia meminta panitia seleksi menerima masukan dari masyarakat untuk membantu menyaring ratusan nama kandidat yang telah mendaftar.
"Saya kira peran masyarakat sipil penting dalam proses seleksi," kata Faisal dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015).
Selain itu, dalam tahapan seleksi, katanya, panitia bisa lebih terbuka membeberkan rekam jejak dari nama-nama capim KPK.
"Masyarakat juga harus tahu track record capim KPK," katanya.
Dia juga meminta agar panitia seleksi sering menggelar pertemuan di daerah-daerah. Hal itu, katanya, untuk bisa membuka ruang kepada para penggiat antikorupsi yang selama ini tidak didengar pendapatnya.
"Saya kira itu harus diperluas. Forum-forum di daerah harus sering dilakukan, dan harus diinformasikan kepada masyarakat," katanya.
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih mengatakan salah satu tugas utama panitia ialah memastikan pimpinan terpilih KPK bebas dari pelanggaran hukum.
"Kalau calon pimpinan KPK sudah memiliki surat kelakuan baik yang terakhir dikeluarkan, logikanya tidak boleh ada kriminalisasi atas perbuatan masa lalu," ujar Yenti di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
