Suara.com - Guna mengatasi kemacetan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tengah mencari solusi transpotasi massal yang nyaman serta moderen.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membicarakan mengenai rencana pembangunan light rail transit (LRT) dan pengembangan kereta cepat atau high speed railway rute Jakarta-Bandung.
Terkait pembangunan kereta cepat, Basuki atau yang kerab disapa Ahok mengaku pemerintah daerah sudah tidak lagi dipusingkan, sebab pembangunan transportasi massal tersebut akan dikerjakan oleh pusat.
"Kita bahas bangun LRT sama kereta cepat. Tapi kalau kereta cepat kita nggak terlalu pusingin ya, karena itu urusan pusat. Tapi yang penting Presiden ingin badan Otoritas Transportasi Jabodetabek harus segera dibentuk," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2015).
"Itu sudah 3 bulan tanda tangan dan sampai ke meja presiden. Kedua, kita sudah putusin juga LRT kita itu terintegrasi dengan kereta yang lain termasuk lebarnya kita putusin yang 1067 bukan 1435 untuk yang LRT," Ahok menambahkan.
Presiden Jokowi dikatakan Ahok bersedia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) boleh menggunakan preseden hukum yang sebelumnya pernah menunjuk Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol kalau dibeli kembali pemerintah.
"Tentu melalui proses tender, kita akan membangun dan menunjuk BUMD atau BUMN untuk membangun nanti dibeli kembali dengan harga appraiser dan lelangnya juga sudah diikuti appraiser. Jadi ini yang mesti disiapkan Perpres," jelas Ahok.
TERPOPULER
