Suara.com - Panitia Khusus Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD DPRD DKI Jakarta kembali meminta keterangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Selasa (11/8/2015). Djarot dimintai keterangan terkait pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.
"Hari ini dilakukan rapat kerja pansus mendalami pembelian tanah Sumber Waras. Permasalahan intinya terletak pada besaran nilai tanah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan digunakan untuk membeli lahan untuk RS Kanker Jantung yang seharusnya NJOP di Jalan Kyai Tapa Rp20 juta, Tomang Utara Rp7 juta, tapi (pemerintah) dibeli Rp20 juta semuanya," kata Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Pansus LHP BPK Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta.
Setelah mendengar penjelasan eksekutif, Triwisaksana mencatat ada beberapa kejanggalan, terutama soal harga tanah di Jalan Tomang Utara yang disamakan dengan NJOP di Jalan Kyai Tapa yang harga tanahnya sekitar Rp20 juta, padahal harga tanah di Jalan Tomang hanya Rp7 juta.
"Tapi yang tidak dimengerti kenapa tanah yang di belakang (Jalan Tomang) membelinya dengan NJOP tanah yang di depan. Jawaban kurang memuaskan karena tidak bisa dijawab dari pihak eksekutif," kata Triwisaksana.
Setelah ini, kata Triwisaksana, pemerintah dan pansus DPRD akan kunjungan lansung ke lokasi.
"Pansus akan melakukan rapat internal, mengevaluasi hasil (temuan BPK) setelah kunjungan lapangan aset nantinya," kata dia.
Rapat pansus LHP BPK tadi juga dihadiri Kepala BPKAD Heru Budi Hartono, Ketua Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.
Pansus yang hadir, Bestari Barus, Tubagus Arief, Syarif, Prabowo Soenirman, dan Cinta Mega.
