Suara.com - Di kesempatan kedua sidang bersama MPR/DPR/DPD, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di depan Sidang DPR/DPD, Jumat (14/8/2015). Dalam pidatonya itu, Jokowi menyampaikan pembelaan soal kebijakannya.
Jokowi menyinggung opsi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan harga premium dan solar naik turun mengikuti harga minyak dunia. Saat itu, Jokowi sadar jika dirinya dianggap tidak pro rakyat.
Presiden juga menyinggung media massa yang mengejar keuntungan semata. Tanpa memandu masyarakat.
Pidato yang dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden itu, Jokowi juga menyinggung pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia berjanji akan menyelesaikannya.
Berikut pidato lengkapnya:
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita.
Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.
Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.
Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.
Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
TERPOPULER
