Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih menunggu hasil sidang pleno DPR tentang tujuh proyek pembangunan DPR. Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebutkan proyek tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo.
"Ya yang maksud disetujui secara anggaran itu diketok di pleno. Kalau bicara anggaran tidak bisa begini-begini langsung setujui, nggak boleh," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara di MPR, Selasa (18/8/2015).
Jusuf Kalla memastikan bahwa sekarang belum ada kesepakatan apa-apa tentang proyek tersebut.
"Anggaran 2016 kan belum dibicarakan. Baru mau dibicarakan," katanya.
Tujuh proyek tersebut meliputi pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota dewan.
Proyek ini menuai protes keras dari masyarakat karena tidak ada urgensinya.
