Suara.com - DPP Partai Nasdem mengkritik sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul sikapnya yang menantang Wakil Presiden Jusul Kalla (JK) berdebat terbuka soal mega proyek listrik 35 ribu megawatt.
"Kita lihat para menteri harus intropeksi, yang sekarang mereka suarakan bukan suara pribadinya, yang disuarakan ke publik terkait kebijakan pemerintah, negara, hanya ada satu yaitu presiden, bukan pendapat pribadi para menteri," ujar Ketua DPP Nasdem Johny G Plate di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Meski demikian, menurutnya, menteri memang harus tetap kritis terhadap kebijakan yang akan dijalankan pemerintah selama disampaikan dengan mekanisme yang betul.
"(Salurannya) yaitu pada saat sidang kabinet atau koordinasi antar para menteri secara internal," ujarnya.
Nasdem, kata Johnny, melihat bahwa ke depan harus ada kerjasama yang barik diantara para menteri.
"Tapi perbaikkan agar pernyataan-pernyataan para menteri tidak bersifat antagonal, yang menghasilkan paradoks. Pernyataan para menteri harus sinergitas dan kordinasi dengan kebijakan pemerintah," kata dia.
Yang terpenting, sambungnya, adalah bagaimana pemerintah mewujudkan proyek pembangunan 35 ribu megawatt berhasil.
"Para menteri punya tugas untuk itu. Dan itu dapat dukungan dari DPR. Jangan sampai gagal 35 ribu megawatt itu. Bahaya itu," ujarnya.
