Suara.com - Pengamat Politik Nico Harjanto mempertanyakan kemendesakan 7 proyek di DPR. Menurut dia, pembangunan proyek itu tidak pantas dilakukan saat ini.
ketujuh proyek itu adalah museum dan perpustakaan DPR, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Nico menjelaskan keadaan perekonomian Indonesia tengah tidak baik. Dia meminta kepada DPR agar lebih terbuka kepada masyarakat, maksud dari proyek tersebut kepada masyarakat umum.
"Seharusnya DPR lebih membuka diri, sehingga program yang diusulkan dipahami pemerintah dan masyarakat. Apakah program tersebut ada urgensinya? Saya melihat tidak ada di tengah kondisi ekonomi kita seperti ini," kata Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(22/8/2015).
Dia menilai paling mendesak saat ini adalah meningkatkan kualitas kinerja anggota DPR. Nico pun mempertanyakan maksud para anggota DPR yang menginginkan proyek itu terlaksana.
"Hingga saat ini saja baru 2 undang-undang yang mereka buat dari sekian puluh RUU. Tidak ada alasan bagi DPR untuk meminta fasilitas berlebihan," jelasnya.
Bahkan, Pendiri Lembaga Survey Populi Center itu menduga bahwa motif DPR yang ingin proyek pembangunan senilai Rp 1,6Triliun tersebut terlaksana bukan untuk memperbaiki kinerja. Melainkan bertujuan ekonomi jangka pendek beberapa pimpinan, anggota, dan pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
"DPR harus bisa menjelaskannya kepada publik, karena saya menduga itu bukan untuk meningkatkan kinerja tapi ada tujuan ekonomi jangka pendek dari beberapa pemimmpin dan anggota, serta kontraktor yang ikut dalam proyek tersebut," tutupnya.
