Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta rencana tujuh proyek pembangunan gedung usulan DPR dikaji ulang. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengaku bisa memahami keinginan Kepala Negara karena proyek tersebut memang masih perlu proses yang panjang sebelum direalisasasikan.
"Proses yang masih sangat panjang, yang penting semuanya untuk kepentingan kita tingkatan kesejahteraan rakyat," kata Setya Novanto di gedung DPR, Senayan, Jumat (21/8/2015).
Menurut Setya Novanto pembangunan gedung baru DPR penting untuk direalisasikan. Dia menambahkan hal itu akan membuat kinerja para wakil rakyat menjadi terpacu.
"Kita harus cari jalan keluar terbaik. Ya kita lihat perkembangannya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno menyebut tujuh proyek pembangunan usulan DPR akan menghabiskan dana Rp1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU Rp1,6 triliun," kata Djaka, Kamis (20/8/2015).
Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, angka Rp1,6 triliun belum resmi dibahas. Pasalnya angka tersebut masih dalam tahap wacana.
"Belum, itu hanya masih wacana-wacana saja," kata Fadli.
Presiden Jokowi pada Jumat (14/8/2015) menolak menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan kompleks DPR. Kawasan DPR rencananya akan direnovasi berdasarkan tujuh proyek yang berbeda.
"Proses yang masih sangat panjang, yang penting semuanya untuk kepentingan kita tingkatan kesejahteraan rakyat," kata Setya Novanto di gedung DPR, Senayan, Jumat (21/8/2015).
Menurut Setya Novanto pembangunan gedung baru DPR penting untuk direalisasikan. Dia menambahkan hal itu akan membuat kinerja para wakil rakyat menjadi terpacu.
"Kita harus cari jalan keluar terbaik. Ya kita lihat perkembangannya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno menyebut tujuh proyek pembangunan usulan DPR akan menghabiskan dana Rp1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU Rp1,6 triliun," kata Djaka, Kamis (20/8/2015).
Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, angka Rp1,6 triliun belum resmi dibahas. Pasalnya angka tersebut masih dalam tahap wacana.
"Belum, itu hanya masih wacana-wacana saja," kata Fadli.
Presiden Jokowi pada Jumat (14/8/2015) menolak menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan kompleks DPR. Kawasan DPR rencananya akan direnovasi berdasarkan tujuh proyek yang berbeda.
TERPOPULER
