Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dengan membentuk program Pilkada Berintegritas.
"KPK dalam tahun politik mencoba berperan sebagai trigger agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik," kata Komisioner KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK, Senin (31/8/2015).
Adnan menilai penyelenggaraan pilkada serentak merupakan tolak ukur dalam menentukan calon pemimpin kepala daerah yang bersih. Sebab, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan cukup tinggi, hal ini yang menyebabkan potensi korupsi kerap terjadi di daerah-daerah.
"Pilkada kuncinya, apa pilkadanya koruptif? Kalau biaya kampanye besar, gaji mereka nantinya belum tentu cukup ganti," kata Adnan.
Dalam program Pilkada Beritegritas, KPK menggandeng Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu agar penyelenggaraan pesta rakyat yang digelar di 269 daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel.
KPK bakal mensosialisasikan program Pilkada Berintegritas di sembilan provinsi dan dua kabupaten serta kota.
"Semoga gerakan itu bertransformasi jadi gerakan besar," katanya.
Adnan mengharapkan program ini melahirkan kepala daerah yang miliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi sehingga bisa menciptakan masyarakat makmur dan adil.
"Kepala daerah yang terpilih semoga tak tertangkap KPK," kata Adnan.
