Golkar Tak Soal Siapa Fasilitasi Setnov Ketemu Donald Trump

Siswanto, Bagus Santosa

Kamis, 10 September 2015 | 16:32 WIB
Golkar Tak Soal Siapa Fasilitasi Setnov Ketemu Donald Trump
Delegasi DPR RI mengikuti sidang di PBB dan bertemu dengan capres Amerika Serikat Donald Trump di Trump Tower, Fifth Avenue, New York, Kamis (3/9) (Reuters)

Suara.com - Sekretaris Fraksi Golkar DPR versi Munas Bali Bambang Soesatyo tidak mempermasalahkan siapa yang mengatur dan memfasilitasi pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon dengan pengusaha yang juga bakal capres Partai Republik Donald Trump di New Yowrk, Amerika Serikat.

"Bagi saya, soal siapa yang mengatur pertemuan tidak ada masalah. Apalagi antara pengusaha besar seperti HT dengan DT yang juga pengusaha. Yang kita sesalkan adalah peristiwanya. Ini bukan salah atau betul. Tapi lebih kepada soal kepantasan. Soal pantas dan tidak pantas," kata Bambang, Kamis (10/9/2015).

Menurut Bambang kalau saja pertemuan dilakukan secara tertutup tidak dalam suasana pra-kampanye, mungkin tidak akan menjadi masalah besar seperti sekarang.

Tapi, anggota Komisi III ini menyerahkan penanganan kasus dugaan pelanggaran etika tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Tapi, sudahlah. Kan semua sudah terjadi. Semua pihak harus menahan diri. Toh persoalannya sekarang sudah ditangani MKD. Saya berharap MKD bertindak jernih tanpa muatan politik dan bisa memaafkan peristiwa tersebut," kata Bambang.

Terungkapnya nama bos MNC Grup yang juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai fasilitator pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump berawal dari pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya. Tantowi mengatakan kunjungan pimpinan DPR ke acara Donald Trump difasilitasi Hary Tanoe..

"Yang memfasilitasi, ya Pak Donald Trump itu, kan mempunyai mitra, mitranya di sini adalah Pak Hary Tanoe," kata Tantowi di gedung DPR, Rabu (9/9/2015).

Tantowi meminta pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump tidak dibesar-besarkan.

"Jadi bagi saya itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting itu adalah bahwa kita bisa bertemu dengan seorang tokoh," kata Tantowi.

Bagi Tantowi tidak masalah ada orang yang ingin memfasilitasi pimpinan DPR untuk menemui tokoh saat kunjungan ke luar negeri.

"Lho saya rasa ketua DPR akan ke Washington nih besok. Kalau misalnya ada yang memfasilitasi ketemu Hillary Clinton ya kenapa tidak. Ini kan dalam rangka networking baik bisnis maupun apa saja," kata Tantowi

Menurut Tantowi pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump bukan untuk memberikan dukungan politik kepada pencalonan Donald Trump, melainkan sebatas mengapresiasi investasi bakal calon presiden itu di Indonesia.

"Ya nggak ada goal apa-apa, nggak ada bisnis apa-apa. Ini cuma kesempatan yang digunakan oleh ketua DPR untuk mengapresiasi. Tidak ada goal apa-apa, tidak ada objektif apapun. Tidak ada politik sama sekali kok," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

MKD Harus Telusuri Kunjungan Pimpinan DPR Difasilitasi Hary Tanoe

MKD Harus Telusuri Kunjungan Pimpinan DPR Difasilitasi Hary Tanoe

News | Kamis, 10 September 2015 | 13:28 WIB

Donald Trump Mengejek Fisik Perempuan saat Kampanye

Donald Trump Mengejek Fisik Perempuan saat Kampanye

News | Kamis, 10 September 2015 | 11:32 WIB

MKD Harus Cermat Proses Dugaan Pelanggaran Pimpinan DPR

MKD Harus Cermat Proses Dugaan Pelanggaran Pimpinan DPR

News | Kamis, 10 September 2015 | 07:05 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×