Suara.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti usulan anggaran yang nilainya fantastis, antara lain untuk biaya senam PNS yang kalau ditotal-total seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.
Tapi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan anggaran untuk kegiatan senam.
"Tergantung, puluhan juta setahun berapa kali (senamnya), bayar guru senam yang canggih-canggih kan bisa juga. Saya nggak bisa bilang nggak dan iya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Ahok mengaku sengaja banyak mengusulkan anggaran dan program kepada DPRD DKI agar bekerja dengan mengkaji semua usulan pemerintah.
"Itu gunanya kita lempar ke DPRD. Itu tugas DPRD yang menimbang, DPRD kan wakil rakyat. Makanya KUAPPAS kita perketat lempar ke DPRD makanya saya seneng kali ini DPRD bahas beneran KUAPPAS," ujarnya.
"Dulu mana pernah bahas. Begitu pokir (pokok pikiran) masuk beres. Makanya saya sikat pokir. Habis sikat pokir, dia sikat balik eksekutif. Enak ini jadi ada auditor. Tugas DPRD itu pengawasan salah satunya. Dia kan mewakili rakyat," Ahok menambahkan.
Ahok tahu betul setiap setiap SKPD mengusulkan anggaran untuk kegiatan senam mencapai puluhan juta rupiah. Dia menyerahkan penilaian terhadap besaran angka tersebut kepada DPRD.
"Misalnya pantes nggak Rp40 juta setahun bayar guru senam? Misal guru senam bisa Rp4-5 juta sekali datang. Pantes nggak? Tergantung anda yang nilai," kata Ahok.
Usulan anggaran tersebut masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2016 melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut nilainya tidak wajar. Taufik menegaskan DPRD tidak akan meloloskan usulan anggaran itu.
"Kemarin sudah saya pertanyakan (waktu pembahasan KUA PPAS). Mereka (SKPD) sudah mau anggaran itu dihapus dari mereka," kata Taufik.
