Rancang UU tentang Merek, DPR akan ke Italia

Ardi Mandiri

Minggu, 27 September 2015 | 06:17 WIB
Rancang UU tentang Merek, DPR akan ke Italia
Desi Ratnasari

Suara.com - Panitia Khusus Merek DPR akan melakukan kunjungan kerja ke Italia terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Merek.

"Kenapa kami memilih Italia, karena negara tersebut sudah mempunyai banyak ikon dan barang-barangnya dikenal hampir di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, kami akan belajar ke negara itu khususnya ke lembaga yang melindungi produk dalam negerinya dan nanti hasilnya bisa dituangkan dalam RUU Merek," kata Ketua Pansus Merek DPR Desy Ratnasari kepada Antara di Sukabumi, Sabtu (26/9/2015).

Menurut dia, Italia dikenal dengan berbagai merek terkenal dan paling penting negara tersebut memiliki lembaga khusus, yang melindungi produk hasil usaha kecil hingga besar.

"Dalam kunjungan kerja nanti, kami akan berkonsultasi dengan berbagai lembaga pelindung pengusaha dan merek dagang, karena selama ini banyak produk Italia dari berbagai merek yang mempunyai jaminan tidak dipalsukan, karena pengusahanya dilindungi oleh negara itu," katanya Dengan demikian, lanjutnya, pengusaha atau karya anak bangsanya terlindungi dari pemalsuan merek.

"Kami juga mengapresiasi negara tersebut yang mempatenkan merek dagangnya secara gratis kepada pengusahanya dan prosesnya yang sangat singkat," tambahnya.

Desy mengharapkan dari hasil kunjungan kerjanya nanti, bisa disahkan menjadi UU Merek.

"Dan yang tidak kalah penting, setiap warga Indonesia seharusnya bangga menggunakan produk dalam negeri dan bukan bangga menggunakan produk asing," ujarnya.

Apalagi, saat ini Indonesia menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang setiap produknya harus dilindungi agar tidak dipalsukan oleh oknum pengusaha asing dan harus didukung oleh rakyat dengan cara membeli serta bangga menggunakan produk dalam negeri.

"Kami juga menginginkan agar dalam RUU Merek itu setiap pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak dipungut biaya dan cepat dalam pengurusan hak paten merek dagangnya itu serta diberikan jaminan agar merknya tidak dipalsukan," kata politisi PAN itu. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Mendagri Dukung Putusan MK, Periksa DPR Harus Izin Presiden

Mendagri Dukung Putusan MK, Periksa DPR Harus Izin Presiden

News | Kamis, 24 September 2015 | 12:49 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×