DPR Minta Ada Presiden yang Mampu Identifikasi Beban Masa Lalu

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan perlunya dilakukan identifikasi sejarah untuk menuntaskan beban masa lalu yang belum selesai.

Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan keinginan Fraksi PDI Perjuangan MPR yang meminta pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Sukarno lantaran TAP MPRS XXXIII/1967 dicabut.

"Saya mengusulkan harusnya ada Presiden yang bisa membuka persoalan identifikasi beban masa lalu yang belum kita tuntaskan," ujar Fahri di DPR, Senin (5/10/2015).

Sebab, bukan persoalan Sukarno saja yang perlu disoroti. Menurut Fahri, masih banyak tokoh bangsa yang lain yang punya cerita.

"Kalau begini, nanti akan ada yang mengatasnamakan PKI, Bung Karno, Korban Tanjung Priok, Semanggi, Trisakti, Kudung Ombo, dan banyak ekses masa lalu. Malah bisa sampai ke Jugun Ianfu, jaman Belanda, Jaman Kemerdekaan, jaman Orde Lama dan jaman Orde Baru," ujar dia.

Karenanya, Fahri meminta supaya ada yang bisa menuntaskannya. DPR, kata Fahri, akan mendukung pemerintah menuntaskan beban sejarah, asalkan dilakukan secara komprehensif dan bukan parsial.

"Jadi jangan dicicil satu-satu. Presiden harus ambil inisiatif. Kalau dari DPR kan sulit, karena ada 560 orang," ujar dia.