Suara.com - Satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan yang terjadi kemerosotan. Salah satunya yang menjadi sorotan dalam ranah penegakkan hukum yang buruk.
Di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini, banyak pihak menilai rendahkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Bahkan Pemerintah sempat mengusulkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cenderung melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.
"Dalam penegakkan hukum banyak permasalahan yang menjadi sorotan publik, baik dalam hal korupsi, narkoba, dan terorisme. Yang belum dilakukan adalah pencegahan dini," kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurutnya, Pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum harus memiliki target yang terukur dan dicapai untuk tahun selanjutnya. Sebab sampai saat ini belum ada capaian yang berarti.
"Adanya penindakan-penindakan harus ada target yang dicanangkan dalam tahun kedua, untuk bisa melakukan pencegahan sejak dini, baik itu kasus korupsi, narkoba, terorisme dan lainnya," ujarnya.
Selain itu, mengenai maraknya konflik yang terjadi di tengah masyarakat, yang berujung pembakaran rumah ibadah, Mesjid di Tolikara, Papua pada Salat Idul Fitri lalu dan pembakaran gereja di Aceh Singkil baru-baru ini harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah untuk menjaga keamanan nasional serta penegakkan hukum. Hal itu ke depan tak boleh terjadi, maka perlu ada pencegahan dini.
"Makanya harus ada pencegahan sejak dini," tuturnya.
Dia menambahkan, dari Parlemen sendiri telah melakukan upaya kontrol dan pengawasan eksekutif dalam menjalankan program-program pemerintahan.
"Dari DPR RI sudah bikin Pansus Pelindo, Panja dan lainnya," kata Aziz.
TERPOPULER
