Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa menilai, upaya penegakkan hukum dalam kurun waktu satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menunjukkan peningkatan. Yang terjadi, menurut Desmond, penegakkan hukum justru merosot, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
"Evaluasi satu tahun Jokowi-JK, penegakan hukum kalau dibilang bagus ya susah, dan dibilang jelek, ya anda sendirilah (media) yang menilai," kata Desmond di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurutnya, belum ada yang bisa diukur selama satu tahun Pemerintahan Jokowi ini. Pasalnya, imbuh Desmond, Kepemimpinan Jokowi belum optimal merealisasikan program kerjanya, khususnya dalam bidang hukum.
"Saya bingung, apa yang harus kami evaluasi satu tahun kepemimpinan Jokowi ini, apa parameternya," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Desmond menuturkan, di awal dirinya menaruh simpati karena Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyeleksi calon Menteri Kabinet Kerja. Ia sempat berekspektasi yang tinggi dan menaruh kepercayaan bahwa orang-orang yang ada dalam jajaran Pemerintahan ini bersih dan bagus sehingga bisa membawa perubahan yang lebih baik. Namun, nyatanya, kata Desmon, tidak demikian yang terjadi.
"Kenyataannya ke sininya (dalam perjalanannya) apa yang terjadi dengan sikap Jokowi terhadap korupsi, kan kenyataannya berbeda," tuturnya.
Hal itu, lanjut dia, terlihat dari konflik KPK dengan Polri yang dilatarbelakangi oleh penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh Jokowi sebagai calon Kapolri yang ternyata diduga terlibat kasus korupsi. Bahkan, ketika itu, Budi sepat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Selain itu, Pemerintah juga mengusulkan revisi UU KPK yang beberapa isi poinnya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Sampai sekarang Jokowi juga belum pernah mencabut revisi UU KPK yang diajukan itu.
"Pada saat konflik antara KPK dan Polri dia (Jokowi) tidak tegas bersikap. Selanjutnya ada usul revisi UU KPK, dia menyuruh itu dicabut, tapi sampai hari ini tidak dicabut. Ada apa Jokowi dengan niat pemberantan korupsi, kan tidak jelas," tandasnya.
