Suara.com - Pengamat demokrasi Abdur Rozaki menilai pemerintahan Kabinet Kerja belum memerhatikan kondisi masyarakat pedesaan.
"Krisis demokrasi, krisis ketidakadilan dan krisis kesejahteraan itu sangat terjadi di desa," kata Abdur Rozaki di kampus S2 Universitas Paramadina, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2015).
Menurut Abdur, demokrasi mati di desa karena sistem kepemimpinan di desa lebih mementingkan melayani kalangan yang tingkat ekonominya di atas dibanding melayani kelas ekonomi tingkat bawah.
"Padahal desa berpotensi melahirkan orang pintar, tapi pemerintah masih kurang tanggap terhadap masyarakat desa," kata Abdur.
Abdur mengatakan negara tidak melihat desa, terutama di luar Jawa, sebagai sumber pendapatan ekonomi baru. Itu sebabnya, desa-desa di luar Jawa, merasa ditelantarkan.
"Potret kecil tentang demokrasi di desa ialah matinya Salim Kancil di Lumajang, dimana dia menuntut hak-hak petani kepada pemerintah, akan tetapi kepala desanya yang menjadi promotor terbunuhnya Salim," kata Abdur.
Abdur mengingatkan 60 persen pemilih di pemilihan umum merupakan masyarakat pedesaan. (Muhamad Ridwan)
