Suara.com - Pengamat Politik Tjipta Lesmana mempertanyakan sikap PDI-Perjuangan (PDIP) dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Dia melihat saat ini partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu sangat gencar "melemahkan" Komisi Pemeberantasan Korupsi.
"Yang paling keras mau gorok KPK adalah PDIP, ada apa ini dengan Megawati?" ujarnya ketika diskusi bertajuk Hukum dan Pertarungan Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).
Selain PDIP, Tjipta juga mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI yang menolak usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat masuk Prolegnas 2015.
"PKS menentang usulan revisi UU KPK, padahal pemimpinya sempat di (comot) KPK," imbuhnya.
Kondisi inilah yang membuat Tjipta menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih sangat lemah dan membuat negeri ini berada di urutan terendah terkait masalah tersebut.
Untuk itulah dia berjanji bakal berada di barisan terdepan bila ada pihak yang ingin melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Hukum kita sampai hari ini jelek, penegakan hukum kita, pernah dikritik PBB (dia bilang) Indonesia paling jelek di dunia. Hukum banyak ditentukan oleh doku (uang) dan kekuasan," tegas Tjipta.
Lebih jauh, ia juga mempertanyakan segelintir anggota dewan di Senayan yang menggebu-gebu menghilangkan penyadapan yang kerap dilakukan KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi.
"Orang DPR paling benci dengan sadap, KPK tanpa sadap macan ompong. Sadapan KPK saat ini sangat bagus gitu aja. (Sudah banyak buktinya). Masak sekarang kalau mau (penyadapan) harus izin dengan pengadilan. Bisa-bisa kongkalikong lagi lah kejaksaan dengan oknum yang sedang ingin disadap," jelas Tjipta.
"Kita minta kepada wakil rakyat pakai otak yang jernih, kalau mau gorok KPK berhadapan dengan rakyat. Saya setuju KPK diawasi, tapi jangan dilemahkan KPK ini," tegasnya.
TERPOPULER
