Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab desakan sejumlah LSM agar Jaksa Agung Prasetyo dicopot. Jaksa Agung harus dicopot karena lemah dalam pemberantasan korupsi dan kasus lainnya.
JK menolak mengganti pejabat karena rumor atau karena memiliki keterkaitan dengan partai politik. Menurut dia partai politik bukan lembaga buruk
"Tidak boleh mengganti hanya karena rumor," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (26/10/2015).
"Apakah parpol itu haram. Parpol itu lembaga yang baik," lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah LSM yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kinerja Jaksa Agung lemah dalam pemberantasan korupsi dan kasus lainnya.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, persoalan Jaksa Agung antara lain dari penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dilakukan karena berkas pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaaan Agung karena bermacam-macam alasan.
Haris Azhar juga menyoroti Jaksa Agung Prasetyo yang dinilai Kontras menyalahgunakan wewenang dengan membentuk tim kasus masa lalu yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui jalur rekonsiliasi atau di luar proses hukum.
Kontras juga mengemukakan bahwa terkait dengan eksekusi terhadap terpidana kasus narkoba tidak dilakukan mekanisme koreksi dan evaluasi seperti transparasi informasi bagi publik untuk mendapatkan keterangan valid. (Antara)
