Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa kesal dengan kerja DPRD DKI Jakarta. Sebab DPRD DKI dikatakan Ahok lebih mengutamakan membentuk panitia khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK.
Menurut Ahok, semestinya DPRD DKI membuat pansus seperti pengadaan uninterruptable power supply (UPS), scaner pengadaan tahun 2014.
"Makanya kadang-kadang gue kasian sama DPRD. Gue ajarkan deh. UPS, Scanner itu yang mesti dibuat Pansus bos. Sudah jelas (pengadaannya) nggak ada di KUAPPAS (Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ahok berharap, nantinya DPRD DKI juga tidak hanya mempermasalahkan pembelian lahan RS. Sumber Waras, melainkan anggaran siluaman yang masuk pada APBD DKI juga diusut.
Padahal, lanjut Ahok, pihak penegak hukum seperti Mabes Polri dan KPK sudah menelusuri adanya kerugian daerah akibat pengadaan peralatan teknologi di Dinas Pendidikan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah menemukan adanya anggaran siluman pada APBD DKI.
"Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya," ujarnya.
Di sisi lain, soal pembelian lahan RS. Sumber Waras Ahok juga telah dilaporkan ke penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Mabes Polri.
