Suara.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengakui kalau rencana perombakan kabinet kerja jilid II Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilatari dengan alasan kesepakatan atau deal politik dan bukan karena performa kerja yang buruk.
"Ini masalah deal politik. Kalau masalah politik, jelas pemerintahan ini kan politik. Kita tunggu saja," kata Ryamizard saat ditemui di taman makah pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Menurut penilaiannya, semua menteri yang bertugas saat ini sudah mumpuni dan kompeten dibidangnya.
"Saya rasa semuanya bagus. Kalau melihat sejak awal kan menteri-menteri yang dipilih bagus, bukan sembarangan," ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, keputusan perombakan kabinet itu merupakan hak mutlak presiden. Dia mengaku tidak tahu siapa menteri yang bakal diganti.
"Itu urusan presiden, dia yang menilai. Menterinya tidak bisa menilai. Saya tidak tahu siapa selama ini yang pantas diganti," pungkasnya.
Dalam dua pekan terakhir isu perombakan kabinet semakin kencang terutama terhadap sejumlah menteri ekonomi.
Nama Rini Soemarno santer disebut-sebut masuk dalam daftar nama yang akan digeser. Sejumlah 'konflik' menyangkutkan nama Rini dan yang terakhir adalah pengajuan penyertaan modal negara di RAPBN 2016 yang sempat memicu ketegangan antara DPR dan Istana.
Sejumlah pihak, termasuk DPR, juga mendesak agar Rini diganti. Isu yang berkembang pos Menteri BUMN yang kini dijabat Rini akan diganti oleh Rudiantara yang saat sedang menjabat Menkominfo.
