Politisi Jual Nama Jokowi Dilaporkan Sudirman Said, JK Dukung

Siswanto

Senin, 16 November 2015 | 19:22 WIB
Politisi Jual Nama Jokowi Dilaporkan Sudirman Said, JK Dukung
Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Pagi tadi, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan politisi kepada Majelis Kehormatan Dewan terkait adanya kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mencari keuntungan pribadi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pelaporan tersebut bukan manuver politik untuk membuat kegaduhan.

"Oh tidak, justru supaya jangan gaduh diserahkan ke MKD (dugaan pencatutan) itu," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan pelaporan yang dilakukan oleh Menteri Sudirman ke MKD adalah tepat dan sopan.

Wapres menegaskan keputusan atas laporan itu diserahkan sepenuhnya kepada MKD.

"Kalau dikarang-karang namanya kegaduhan. Kalau tidak ya tidak, terserahlah," kata Jusuf Kalla.

Menteri Sudirman telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh politisi DPR yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama Presiden dan Wapres yang seolah-olah meminta saham.

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," kata Sudirman.

Di kantor Wapres, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR perlu membahas pelaporan anggota DPR mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam proses perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Ya kalau dari internal kita, kita harus membicarakan yang membuat suatu kegaduhan. Itu harus kita bicarakan," kata Setya.

Menurut Setya para pimpinan DPR akan bekerja bersama membahas laporan dugaan itu demi kepentingan masyarakat dan negara.

Ketua DPR RI mengatakan MKD bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan kepada anggota DPR RI.

"MKD ini adalah merupakan wadah yang dipercaya dan ini merupakan suatu barometer kita untuk bisa menyelesaikan kalau ada hal apa kepada anggota DPR supaya kewibawaan daripada anggota DPR itu supaya baik," kata Setya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jual Nama Jokowi, Politisi DPR Tiga Kali Ketemu Pimpinan Freeport

Jual Nama Jokowi, Politisi DPR Tiga Kali Ketemu Pimpinan Freeport

News | Senin, 16 November 2015 | 18:12 WIB

Politisi DPR Penjual Nama Jokowi ke Freeport Terkuak

Politisi DPR Penjual Nama Jokowi ke Freeport Terkuak

News | Senin, 16 November 2015 | 17:26 WIB

Siapa Komandan DPR Jual Jokowi ke Freeport, MKD: Tanya Sudirman

Siapa Komandan DPR Jual Jokowi ke Freeport, MKD: Tanya Sudirman

News | Senin, 16 November 2015 | 17:07 WIB

Sudirman Said Gantian 'Diserang' Pimpinan DPR

Sudirman Said Gantian 'Diserang' Pimpinan DPR

News | Senin, 16 November 2015 | 16:45 WIB

Politisi Jual Nama Jokowi ke Freeport, Ruhut: Itu Komandan Kami

Politisi Jual Nama Jokowi ke Freeport, Ruhut: Itu Komandan Kami

News | Senin, 16 November 2015 | 15:38 WIB

Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden

Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden

News | Senin, 16 November 2015 | 14:45 WIB

Terkini

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:24 WIB

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:21 WIB

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:16 WIB

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:42 WIB

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:38 WIB

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:36 WIB

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB