Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta heran dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku lembur karena mengawasi anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya 'aksi' Ahok itu telat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menayatakan Ahok telat baru melakukan pengawasan disaat Badan Anggaran DPRD DKI sudah hampir selesai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 pada seluruh SKPD.
"Saya heran kenapa Pak Gubernur harus lembur seperti itu, melototin sampai jam 12 malam katanya," ujar Sani di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Politisi PKS itu menilai apabila Ahok ingin melakukan pengawasan dapat dilakukan pada saat rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) atau sebelum Banggar membahas KUA-PPAS bersama dengan pihak eksekutif.
"Jadi ini sudah sangat terlambat. Harusnya mengevaluasi one by one ini pas RKPD, sudah tidak pas kalau mau dirombak lagi, nanti kalau lewat (pengesahan APBD) marah-marah lagi," jelas Sani.
Dia berharap pengawasan Ahok terhadap anggaran yang disusun dari masing-masing SKPD dapat selesai sebelum akhir November 2015. Sebab tanggal 30 November 2015 DPRD DKI telah mengatur tanggal untuk menggelar sidang Paripurna RAPBD 2016.
"Ya semoga saja proses di sana (Ahok pelototin anggaran) bisa selesai dan tanggal 30 November dapat disahkan (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)," kata Sani.
