Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini masih disibukan melakukan penyisiran anggaran yang dilakukan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Ahok apabila 'melototin' anggaran di masing-masing SKPD rampung untuk segera dilaporkan kembali kepada DPRD DKI. Sehingga anggota dewan dapat segera membahasnya.
"Gubernur harus buat surat lagi ke kita. Ayo kita bahas lagi nih ke kita. Silahkan. (Kalau) nggak ada surat kita nggak bahas," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Akibat penyisiran ini membuat DPRD DKI mundur melakukan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 antara Pemprov DKI dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Sedianya penandatangan itu digelar hari ini.
"Sekarang kelihatan kan mana yang benar dan yang nggak benar. Yang bikin terlambat siapa?" katanya.
DPRD DKI dikatakan Prasetio tak mau disalahkan apabila Paripurna dengan agenda membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 yang sedianya digelar pada tanggal 30 November 2015 molor. Sebab menurut Prasetio Pemerintah DKI sendiri yang membuat waktu yang telah dijadwalkan itu mundur.
"Kalau misalnya pengesahan terlambat itu bukan salah dewan. Karena dewan juga nggak dihargai. Mereka udah bahas KUA-PPAS eh diubah lagi. Kita kerja dari pagi sampai malam tahu tau diubah lagi. Saya tetep tunggu surat. Kalau nggak ada ya nggak bisa," jelas Prasetio.
