Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk meminta pendapat dari ahli bahasa terkait masalah legal standing kasus Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini membuat sidang MKD akhirnya ditunda untuk sementara.
Dalam Bab 4 pasal 5 Tata Beracara MKD berbunyi pengaduan kepada MKD bisa disampaikan oleh, a) pimpinan DPR kepada anggotanya, b) anggota kepada pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), c) serta masyarakat terhadap anggota, pimpinan dpr dan pimpinan AKD.
"Dari pada otot-ototan, kita undang pakar bahasa hukum, di situlah tentu ada penyelesaian," kata Ketua MKD Surachman Hidayat di DPR, Senin (23/11/2015).
Dalam kasus ini, Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD atas pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Surachman mengatakan, MKD belum sependapat dengan posisi Sudirman dalam laporan ini. Sebab, Sudirman melaporkan Setya bukan sebagai individu masyarakat, tapi sebagai Menteri ESDM.
"Di sini kita kaji tadi. Apakah bisa lembaga eksekutif melaporkan ketua lembaga legislatif?" kata politisi PKS ini.
MKD pun mengundang pakar bahasa untuk membahas ini besok, Selasa (24/11/2014), ahli bahasa akan diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama MKD. Rencananya, rapat ini akan digelar terbuka.
